Jangan Paksakan PLTN di Indonesia
Jepara, CyberNews. Masyarakat Antinuklir Indonesia (Manusia) dan Sarekat Hijau Indonesia (SHI) meminta Pemerintah Indonesia membatalkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, baik di semenanjung Muria di Jepara atau di pesisir Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Alasannya, Indonesia sama dengan Jepang, yang secara geografis terletak di kawasan cincin gunung berapi yang amat rentan gempa dan tidak aman sebagai lokasi dibangunnya PLTN.
15 Maret 2011 | 11:46 wib
Berita Aktual ยป Daerah
Jangan Paksakan PLTN di Indonesia
Jepara, CyberNews. Masyarakat Antinuklir Indonesia (Manusia) dan Sarekat Hijau Indonesia (SHI) meminta Pemerintah Indonesia membatalkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, baik di semenanjung Muria di Jepara atau di pesisir Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Alasannya, Indonesia sama dengan Jepang, yang secara geografis terletak di kawasan cincin gunung berapi yang amat rentan gempa dan tidak aman sebagai lokasi dibangunnya PLTN.
Hal itu dikemukakan Bagian Hubungan Internasional SHI Dian Abraham, Selasa (15/3) saat dihubungi di Jakarta. "Kami menuntut Pemerintah Indonesia untuk menghentikan seluruh rencana pembangunan PLTN dan mengalihkan seluruh dana rencana tersebut untuk penelitian dan pengembangan energi terbarukan. Terhadap Pemerintah Jepang dan pihak asing lain, ekspor PLTN ke Indonesia, termasuk berbagai bantuan finansial dan teknis kepada pemerintah Indonesia jangan dilakukan," kata dia.
Ia yang juga sekretaris eksekutif di konsorsium Manusia, melakukan riset di Jepara terkait rencana pembangunan PLTN itu pada 2007 dan 2008 lalu. Hingga kini, ia masih menjalin komunikasi dengan aktivis dan kelompok masyarakat yang menolak PLTN Muria.
Ia menyesalkan Menristek, Suharna Surapranata yang akhir pekan lalu menyatakan rencana pembangunan PLTN jalan terus, termasuk tidak menutup kemungkinan berlokasi di Jepara. "Apa pemerintah tidak bercermin dengan kondisi di Jepang?," ujarnya.
Karena itu demi kepentingan publik, pihaknya memperingatkan para pejabat atau pakar di Indonesia untuk tidak menjejali masyakat awam dengan opini, komentar, atau analisis sepotong-sepotong yang tak dapat dipertanggungjawabkan yang bersifat memperdaya masyarakat hanya karena memiliki agenda tersembunyi terkait rencana PLTN di Indonesia.
( Muhammadun Sanomae / CN14 / JBSM )Source
Read More...!